Infokawan - Kontribusi pengguna [id]

Wilker Bandara Juanda

2019-07-01T00:28:19Z

Peraturan:

WILAYAH KERJA BANDARA JUANDA
 
Bandara Internasional Juada merupakan satu diantara sekian banyak tempat pemasukan / pengeluaran yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) 
 
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 44/Permentan/OT.140/3/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 94/PERMENTAN/OT.140/12/2011 TENTANG TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA
 

[http://perundangan.pertanian.go.id/admin/p_mentan/PERMENTAN%2044-2014.pdf Permentan 2044 Tahun 2014]

[[Berkas:Bandara-Juanda-Surabaya.jpg|jmpl]]

Wilker Bandara Juanda

2019-07-01T00:27:59Z

Peraturan:

WILAYAH KERJA BANDARA JUANDA
 
Bandara Internasional Juada merupakan satu diantara sekian banyak tempat pemasukan / pengeluaran yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) 
 
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 44/Permentan/OT.140/3/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 94/PERMENTAN/OT.140/12/2011 TENTANG TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA
 
 
 

[http://perundangan.pertanian.go.id/admin/p_mentan/PERMENTAN%2044-2014.pdf Permentan 2044 Tahun 2014]

[[Berkas:Bandara-Juanda-Surabaya.jpg|jmpl]]

Wilker Bandara Juanda

2019-07-01T00:24:30Z

Peraturan: ←Membuat halaman berisi 'WILAYAH KERJA BANDARA JUANDA   Bandara Internasional Juada merupakan satu diantara sekian banyak tempat pemasukan / pengeluaran yang telah diteta...'

WILAYAH KERJA BANDARA JUANDA
 
Bandara Internasional Juada merupakan satu diantara sekian banyak tempat pemasukan / pengeluaran yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) 
 
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 44/Permentan/OT.140/3/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 94/PERMENTAN/OT.140/12/2011 TENTANG TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA
 
 
 

[[Berkas:Bandara-Juanda-Surabaya.jpg|jmpl]]

Berkas:Bandara-Juanda-Surabaya.jpg

2019-07-01T00:24:18Z

Peraturan:

bndr

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992

2019-07-01T00:18:30Z

Peraturan: ←Membuat halaman berisi 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YAN...'

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang :
 
a. bahwa tanah air Indonesia dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa berbagai jenis sumberdaya alam hayati berupa aneka ragam jenis hewan, ikan, dan tumbuhan yang perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya; b. bahwa sumberdaya alam hayati tersebut merupakan salah satu modal dasar dan sekaligus sebagai faktor dominan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; c. bahwa tanah air Indonesia atau sebagian pulau-pulau di Indonesia masih bebas dari berbagai hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan yang memiliki potensi untuk merusak kelestarian sumberdaya alam hayati; d. bahwa dengan meningkatnya lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan antarnegara dan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, baik dalam rangka perdagangan, pertukaran, maupun penyebarannya, semakin membuka peluang bagi kemungkinan masuk dan menyebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan yang berbahaya atau menular yang dapat merusak sumber daya alam hayati; e. bahwa untuk mencegah masuknya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan ke wilayah negara Republik
 2 Indonesia, mencegah tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan mencegah keluarnya dari wilayah negara Republik Indonesia, diperlukan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam satu sistem yang maju dan tangguh; f. bahwa peraturan perundang-undangan yang menyangkut perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan warisan pemerintah kolonial yang masih berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kepentingan nasional, perlu dicabut; g. bahwa peraturan perundang-undangan nasional yang ada belum menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai karantina hewan, ikan, dan tumbuhan; h. bahwa sehubungan dengan hal-hal diatas, perlu ditetapkan ketentuan tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam suatu Undang-undang.
 Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823); 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824); 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299); 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN