1nilamsari: /* Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000 */

2019-08-26T01:27:52Z

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000

1nilamsari: /* Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000 */

2019-08-23T09:28:26Z

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000

Lihat perubahan

1nilamsari: ←Membuat halaman berisi 'FORCETOC ==='''PERATURAN PEMERINTAH'''=== ===='''Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000'''==== Tentang: Karantina Hewan ====='''BAB I KETENTUAN UMUM'''===== ==...'

2019-08-23T07:24:29Z

←Membuat halaman berisi '__FORCETOC__ ==='''PERATURAN PEMERINTAH'''=== ===='''Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000'''==== Tentang: Karantina Hewan ====='''BAB I KETENTUAN UMUM'''===== ==...'

Lihat perubahan

← Revisi sebelumnya		Revisi per 26 Agustus 2019 01.27
Baris 46:		Baris 46:
	======'''Pasal 2'''======		======'''Pasal 2'''======
	Media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, wajib :<br>		Media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, wajib :<br>
	<nowiki>a. Dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal dan negara transit;</nowiki><br>		:<nowiki>a. Dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal dan negara transit;</nowiki><br>
	<nowiki>b. Dilengkapi surat keterangan asal dari tempat asalnya bagi media pembawa yang tergolong benda lain;</nowiki><br>		:<nowiki>b. Dilengkapi surat keterangan asal dari tempat asalnya bagi media pembawa yang tergolong benda lain;</nowiki><br>
	<nowiki>c. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan; dan</nowiki><br>		:<nowiki>c. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan; dan</nowiki><br>
	<nowiki>d. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan sebagaimana dimaksud dalam huruf c untuk keperluan tindakan karantina.</nowiki><br>		:<nowiki>d. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan sebagaimana dimaksud dalam huruf c untuk keperluan tindakan karantina.</nowiki><br>

	======'''Pasal 3'''======		======'''Pasal 3'''======
	Media pembawa yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, wajib :<br>		Media pembawa yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, wajib :<br>
	<nowiki>a. Dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh dokter hewan karantina dari tempat pengeluaran dan tempat transit;</nowiki><br>		:<nowiki>a. Dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh dokter hewan karantina dari tempat pengeluaran dan tempat transit;</nowiki><br>
	<nowiki>b. Dilengkapi surat keterangan asal dari tempat asalnya bagi media pembawa yang tergolong benda lain;</nowiki><br>		:<nowiki>b. Dilengkapi surat keterangan asal dari tempat asalnya bagi media pembawa yang tergolong benda lain;</nowiki><br>
	<nowiki>c. Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan; dan</nowiki><br>		:<nowiki>c. Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan; dan</nowiki><br>
	<nowiki>d. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c untuk keperluan tindakan karantina.</nowiki><br>		:<nowiki>d. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c untuk keperluan tindakan karantina.</nowiki><br>

	======'''Pasal 4'''======		======'''Pasal 4'''======
	Media pembawa yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia, wajib :<br>		Media pembawa yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia, wajib :<br>
	<nowiki>a. Dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh dokter hewan karantina di tempat pengeluaran;</nowiki><br>		:<nowiki>a. Dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh dokter hewan karantina di tempat pengeluaran;</nowiki><br>
	<nowiki>b. Dilengkapi surat keterangan asal dari tempat asalnya bagi media pembawa yang tergolong benda lain;</nowiki><br>		:<nowiki>b. Dilengkapi surat keterangan asal dari tempat asalnya bagi media pembawa yang tergolong benda lain;</nowiki><br>
	<nowiki>c. Melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan; dan</nowiki><br>		:<nowiki>c. Melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan; dan</nowiki><br>
	<nowiki>d. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c untuk keperluan tindakan karantina.</nowiki><br>		:<nowiki>d. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c untuk keperluan tindakan karantina.</nowiki><br>

	======'''Pasal 5'''======		======'''Pasal 5'''======
Baris 316:		Baris 316:
	======'''Pasal 31'''======		======'''Pasal 31'''======
	Jika dalam pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) ditemukan bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan benda lain:<br>		Jika dalam pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) ditemukan bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan benda lain:<br>
	<nowiki>a. Yang bukan berasal dari negara, area, atau tempat dari mana pemasukannya dilarang; bukan berasal dari negara, area, atau tempat di mana sedang berjangkit hama penyakit hewan karantina yang dapat ditularkan melalui media pembawa tersebut; produknya bukan termasuk yang pemasukannya dilarang; dan</nowiki><br>		:<nowiki>a. Yang bukan berasal dari negara, area, atau tempat dari mana pemasukannya dilarang; bukan berasal dari negara, area, atau tempat di mana sedang berjangkit hama penyakit hewan karantina yang dapat ditularkan melalui media pembawa tersebut; produknya bukan termasuk yang pemasukannya dilarang; dan</nowiki><br>
	<nowiki>b. Yang sanitasinya baik, kemasannya utuh, tidak terjadi perubahan sifat, tidak terkontaminasi, dinilai tidak membahayakan kesehatan hewan dan atau manusia, maka dilakukan pembebasan dan diberikan sertifikat pelepasan setelah memenuhi kewajiban lain yang ditetapkan, sepanjang tidak memerlukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(4).</nowiki><br>		:<nowiki>b. Yang sanitasinya baik, kemasannya utuh, tidak terjadi perubahan sifat, tidak terkontaminasi, dinilai tidak membahayakan kesehatan hewan dan atau manusia, maka dilakukan pembebasan dan diberikan sertifikat pelepasan setelah memenuhi kewajiban lain yang ditetapkan, sepanjang tidak memerlukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(4).</nowiki><br>

	======'''Pasal 32'''======		======'''Pasal 32'''======

PERATURAN PEMERINTAH - Riwayat revisi

1nilamsari: /* Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000 */

1nilamsari: /* Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000 */

1nilamsari: ←Membuat halaman berisi '__FORCETOC__ ==='''PERATURAN PEMERINTAH'''=== ===='''Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000'''==== Tentang: Karantina Hewan ====='''BAB I KETENTUAN UMUM'''===== ==...'

1nilamsari: ←Membuat halaman berisi 'FORCETOC ==='''PERATURAN PEMERINTAH'''=== ===='''Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000'''==== Tentang: Karantina Hewan ====='''BAB I KETENTUAN UMUM'''===== ==...'