Peraturan Karantina Hewan - Riwayat revisi

1nilamsari: /* Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 406 Tahun 2014 */

2019-08-23T09:39:48Z

Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 406 Tahun 2014

← Revisi sebelumnya		Revisi per 23 Agustus 2019 09.39
Baris 9.961:		Baris 9.961:


	===='''Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. ~~406~~ Tahun 2014'''====		===='''Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 416 Tahun 2014'''====
	'''TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN KANDUNGAN NITRIT SARANG WALET UNTUK PENGELUARAN KE NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK'''		'''TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN KANDUNGAN NITRIT SARANG WALET UNTUK PENGELUARAN KE NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK'''

1nilamsari: /* Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000 */

2019-08-23T09:36:24Z

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000

Lihat perubahan

1nilamsari: /* UNDANG-UNDANG */

2019-08-23T09:32:14Z

UNDANG-UNDANG

← Revisi sebelumnya		Revisi per 23 Agustus 2019 09.32
Baris 4:		Baris 4:

	==='''UNDANG-UNDANG'''===		==='''UNDANG-UNDANG'''===

	===='''UU No. 16 Tahun 1992'''====		===='''UU No. 16 Tahun 1992'''====
	Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan		Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

1nilamsari: /* UU No. 16 Tahun 1992 */

2019-08-23T09:31:48Z

UU No. 16 Tahun 1992

@@ Baris 6: / Baris 6: @@
 ===='''UU No. 16 Tahun 1992'''====
 Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
 ====='''BAB I. KETENTUAN UMUM'''=====
@@ Baris 264: / Baris 266: @@
 ======'''Pasal 34'''======
 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
 ==='''Peraturan Pemerintah'''===

1nilamsari: /* Pasal 30 */

2019-08-23T09:17:17Z

Pasal 30

← Revisi sebelumnya		Revisi per 23 Agustus 2019 09.17
Baris 216:		Baris 216:
	<nowiki>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk</nowiki>		<nowiki>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk</nowiki>

	<nowiki>a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;</nowiki><br>		:<nowiki>a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;</nowiki><br>
	<nowiki>b. Melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;</nowiki><br>		:<nowiki>b. Melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;</nowiki><br>
	<nowiki>c. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;</nowiki><br>		:<nowiki>c. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;</nowiki><br>
	<nowiki>d. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;</nowiki><br>		:<nowiki>d. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;</nowiki><br>
	<nowiki>e. Membuat dan menandatangani berita acara;</nowiki><br>		:<nowiki>e. Membuat dan menandatangani berita acara;</nowiki><br>
	<nowiki>f. Menghentikan penyidikan apabila tidak didapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.</nowiki>		:<nowiki>f. Menghentikan penyidikan apabila tidak didapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.</nowiki>

	<nowiki>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.</nowiki>		<nowiki>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.</nowiki>

1nilamsari: /* BAB VIII PENYIDIKAN */

2019-08-23T09:16:25Z

BAB VIII PENYIDIKAN

← Revisi sebelumnya		Revisi per 23 Agustus 2019 09.16
Baris 226:		Baris 226:

	<br />		<br />


	====='''BAB IX KETENTUAN PIDANA'''=====		====='''BAB IX KETENTUAN PIDANA'''=====

1nilamsari: /* BAB V JENIS HAMA DAN PENYAKIT, ORGANISME PENGGANGGU, DAN MEDIA PEMBAWA */

2019-08-23T09:16:02Z

BAB V JENIS HAMA DAN PENYAKIT, ORGANISME PENGGANGGU, DAN MEDIA PEMBAWA

← Revisi sebelumnya		Revisi per 23 Agustus 2019 09.16
Baris 188:		Baris 188:

	<br />		<br />


	====='''BAB VI TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN'''=====		====='''BAB VI TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN'''=====

1nilamsari: /* UU No. 16 Tahun 1992 */

2019-08-23T09:15:16Z

UU No. 16 Tahun 1992

← Revisi sebelumnya		Revisi per 23 Agustus 2019 09.15
Baris 76:		Baris 76:
	Dalam hal-hal tertentu, sehubungan dengan sifat hama dan penyakit hewan atau hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan, Pemerintah dapat menetapkan kewajiban tambahan disamping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.		Dalam hal-hal tertentu, sehubungan dengan sifat hama dan penyakit hewan atau hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan, Pemerintah dapat menetapkan kewajiban tambahan disamping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.
	<br />		<br />


	====='''BAB III TINDAKAN KARANTINA'''=====		====='''BAB III TINDAKAN KARANTINA'''=====
Baris 104:		Baris 105:

	<br />		<br />

	======'''Pasal 13'''======		======'''Pasal 13'''======
	<nowiki>(1) Terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina diberikan perlakuan untuk membebaskan atau menyucihamakan media pembawa tersebut.</nowiki>		<nowiki>(1) Terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina diberikan perlakuan untuk membebaskan atau menyucihamakan media pembawa tersebut.</nowiki>
Baris 166:		Baris 166:
	<nowiki>(1) Setiap orang atau badan hukum yang memanfaatkan jasa atau sarana yang disediakan oleh Pemerintah dalam pelaksanaan tindakan karantina hewan, ikan, atau tumbuhan dapat dikenakan pungutan jasa karantina.</nowiki><br>		<nowiki>(1) Setiap orang atau badan hukum yang memanfaatkan jasa atau sarana yang disediakan oleh Pemerintah dalam pelaksanaan tindakan karantina hewan, ikan, atau tumbuhan dapat dikenakan pungutan jasa karantina.</nowiki><br>
	<nowiki>(2) Ketentuan mengenai pungutan jasa karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</nowiki><br>		<nowiki>(2) Ketentuan mengenai pungutan jasa karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</nowiki><br>


	====='''BAB IV KAWASAN KARANTINA'''=====		====='''BAB IV KAWASAN KARANTINA'''=====
Baris 172:		Baris 173:
	<nowiki>(1) Dalam hal ditemukan atau terdapat petunjuk terjadinya serangan suatu hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina di suatu kawasan yang semula diketahui bebas dari hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina, Pemerintah dapat menetapkan kawasan yang bersangkutan untuk sementara waktu sebagai kawasan karantina.</nowiki><br>		<nowiki>(1) Dalam hal ditemukan atau terdapat petunjuk terjadinya serangan suatu hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina di suatu kawasan yang semula diketahui bebas dari hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina, Pemerintah dapat menetapkan kawasan yang bersangkutan untuk sementara waktu sebagai kawasan karantina.</nowiki><br>
	<nowiki>(2) Pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina ke dan dari kawasan karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh Pemerintah.</nowiki><br>		<nowiki>(2) Pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina ke dan dari kawasan karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh Pemerintah.</nowiki><br>


	====='''BAB V JENIS HAMA DAN PENYAKIT, ORGANISME PENGGANGGU, DAN MEDIA PEMBAWA'''=====		====='''BAB V JENIS HAMA DAN PENYAKIT, ORGANISME PENGGANGGU, DAN MEDIA PEMBAWA'''=====
Baris 186:		Baris 188:

	<br />		<br />


	====='''BAB VI TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN'''=====		====='''BAB VI TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN'''=====
Baris 195:		Baris 198:
	Ketentuan terhadap alat angkut yang membawa media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina dan melakukan transit di dalam wilayah negara Republik Indonesia diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.		Ketentuan terhadap alat angkut yang membawa media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina dan melakukan transit di dalam wilayah negara Republik Indonesia diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
	<br />		<br />


	====='''BAB VII PEMBINAAN'''=====		====='''BAB VII PEMBINAAN'''=====

Baris 203:		Baris 208:
	Peran serta rakyat dalam perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdayaguna dan berhasilguna.		Peran serta rakyat dalam perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdayaguna dan berhasilguna.
	<br />		<br />


	====='''BAB VIII PENYIDIKAN'''=====		====='''BAB VIII PENYIDIKAN'''=====
Baris 221:		Baris 227:

	<br />		<br />


	====='''BAB IX KETENTUAN PIDANA'''=====		====='''BAB IX KETENTUAN PIDANA'''=====
Baris 235:		Baris 242:
	Setiap peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang telah ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini atau sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.		Setiap peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang telah ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini atau sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.
	<br />		<br />


	====='''BAB XI KETENTUAN PENUTUP'''=====		====='''BAB XI KETENTUAN PENUTUP'''=====

1nilamsari: /* BAB II PERSYARATAN KARANTINA */

2019-08-23T09:12:58Z

BAB II PERSYARATAN KARANTINA

← Revisi sebelumnya		Revisi per 23 Agustus 2019 09.12
Baris 47:		Baris 47:
	<nowiki>d. Jenis hama dan penyakit, organisme pengganggu, dan media pembawa;</nowiki><br>		<nowiki>d. Jenis hama dan penyakit, organisme pengganggu, dan media pembawa;</nowiki><br>
	<nowiki>e. Tempat pemasukan dan pengeluaran.</nowiki><br>		<nowiki>e. Tempat pemasukan dan pengeluaran.</nowiki><br>


	====='''BAB II PERSYARATAN KARANTINA'''=====		====='''BAB II PERSYARATAN KARANTINA'''=====
Baris 75:		Baris 76:
	Dalam hal-hal tertentu, sehubungan dengan sifat hama dan penyakit hewan atau hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan, Pemerintah dapat menetapkan kewajiban tambahan disamping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.		Dalam hal-hal tertentu, sehubungan dengan sifat hama dan penyakit hewan atau hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan, Pemerintah dapat menetapkan kewajiban tambahan disamping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.
	<br />		<br />

	====='''BAB III TINDAKAN KARANTINA'''=====		====='''BAB III TINDAKAN KARANTINA'''=====

1nilamsari: /* UU No. 16 Tahun 1992 */

2019-08-23T09:01:16Z

UU No. 16 Tahun 1992

← Revisi sebelumnya		Revisi per 23 Agustus 2019 09.01
Baris 184:		Baris 184:

	<br />		<br />

	====='''BAB VI TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN'''=====		====='''BAB VI TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN'''=====

Baris 200:		Baris 201:
	Peran serta rakyat dalam perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdayaguna dan berhasilguna.		Peran serta rakyat dalam perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdayaguna dan berhasilguna.
	<br />		<br />

	====='''BAB VIII PENYIDIKAN'''=====		====='''BAB VIII PENYIDIKAN'''=====

Baris 217:		Baris 219:

	<br />		<br />

	====='''BAB IX KETENTUAN PIDANA'''=====		====='''BAB IX KETENTUAN PIDANA'''=====

Baris 223:		Baris 226:
	<nowiki>(2) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21 dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</nowiki><br>		<nowiki>(2) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21 dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</nowiki><br>
	<nowiki>(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), adalah pelanggaran.</nowiki><br>		<nowiki>(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), adalah pelanggaran.</nowiki><br>


	====='''BAB X KETENTUAN PERALIHAN'''=====		====='''BAB X KETENTUAN PERALIHAN'''=====