SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN - Riwayat revisi

1nilamsari: /* B. TINDAKAN PENGASINGAN */

2019-08-23T10:13:39Z

B. TINDAKAN PENGASINGAN

← Revisi sebelumnya		Revisi per 23 Agustus 2019 10.13
Baris 221:		Baris 221:
	#Jenis Kegiatan. Pada masa pengasingan dilakukan kegiatan pemeriksaan lanjutan, pengambilan sampel darah dilanjutkan pengujian laboratorium, pengamatan dan perlakuan lainnya.		#Jenis Kegiatan. Pada masa pengasingan dilakukan kegiatan pemeriksaan lanjutan, pengambilan sampel darah dilanjutkan pengujian laboratorium, pengamatan dan perlakuan lainnya.
	#Keputusan. Pengasingan ditindaklanjuti dengan pengambilan keputusan sebagai berikut :		#Keputusan. Pengasingan ditindaklanjuti dengan pengambilan keputusan sebagai berikut :
	##Apabila hewan sehat, diberikan pembebasan, yaitu dengan sertifikat ~~pelepaasan~~ untuk pemasukan dan atau Sertifikat Kesehatan untuk pengeluaran		##Apabila hewan sehat, diberikan pembebasan, yaitu dengan sertifikat pelepasan untuk pemasukan dan atau Sertifikat Kesehatan untuk pengeluaran
	##Apabila ditemukan penyakit golongan I, hewan tersebut dimusnahkan		##Apabila ditemukan penyakit golongan I, hewan tersebut dimusnahkan
	##Apabila ditemukan penyakit golongan II, dilakukan perlakuan untuk pembebasan penyakit		##Apabila ditemukan penyakit golongan II, dilakukan perlakuan untuk pembebasan penyakit

1nilamsari: /* Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 832 Tahun 2013 */

2019-08-23T10:10:01Z

Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 832 Tahun 2013

← Revisi sebelumnya		Revisi per 23 Agustus 2019 10.10
Baris 1.633:		Baris 1.633:

	NIP. 19601019 198503 2 001		NIP. 19601019 198503 2 001



	===='''Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 832 Tahun 2013'''====		===='''Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 832 Tahun 2013'''====



	====='''BAB I. PENDAHULUAN'''=====		====='''BAB I. PENDAHULUAN'''=====

	======Latar Belakang======		======Latar Belakang======
	Sarang burung walet merupakan salah satu produk hasil hewan Indonesia yang dapat diekspor. Volume produksi sarang burung walet terbesar berasal dari burung walet spesies Collocalia fuciphaga. Indonesia merupakan salah satu produsen sarang burung walet dan ekspornya sudah berlangsung sejak lama ke berbagai negara di dunia.		Sarang burung walet merupakan salah satu produk hasil hewan Indonesia yang dapat diekspor. Volume produksi sarang burung walet terbesar berasal dari burung walet spesies Collocalia fuciphaga. Indonesia merupakan salah satu produsen sarang burung walet dan ekspornya sudah berlangsung sejak lama ke berbagai negara di dunia.
	Dalam rangka ekspor sarang burung walet dari Indonesia secara langsung ke RRC, diawali dengan penandatanganan Protokol tentang Persyaratan Higienitas, Karantina dan Pemeriksaan untuk Importasi Produk Sarang Burung Walet dari Indonesia ke China, antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Administrasi Umum Pengawasan Mutu, Inspeksi dan Karantina Republik Rakyat China di Beijing pada tanggal 24 April tahun 2012. Protokol tersebut memuat persyaratan yang diajukan oleh RRC, diantaranya adalah penjaminan kesehatan sarang burung walet yang bebas dari penyakit Avian Influenza maupun bahaya biologi, kimia dan fisik, melalui rantai ekspor yang dapat ditelusuri.		Dalam rangka ekspor sarang burung walet dari Indonesia secara langsung ke RRC, diawali dengan penandatanganan Protokol tentang Persyaratan Higienitas, Karantina dan Pemeriksaan untuk Importasi Produk Sarang Burung Walet dari Indonesia ke China, antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Administrasi Umum Pengawasan Mutu, Inspeksi dan Karantina Republik Rakyat China di Beijing pada tanggal 24 April tahun 2012. Protokol tersebut memuat persyaratan yang diajukan oleh RRC, diantaranya adalah penjaminan kesehatan sarang burung walet yang bebas dari penyakit Avian Influenza maupun bahaya biologi, kimia dan fisik, melalui rantai ekspor yang dapat ditelusuri.
	Karantina hewan sebagai salah satu institusi yang menjadi bagian dari sistem kesehatan hewan nasional, mempunyai kewajiban dalam mendukung akselerasi ekspor sarang burung walet ke berbagai Negara mitra dagang, dengan menjamin kesehatan produk hewan sarang burung walet yang dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia bebas dari Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) , bebas dari kontaminasi lainnya sebagai bahan makanan yang aman dikonsumsi untuk manusia. Jika terjadi sesuatu hal yang tidak sesuai dengan jaminan keamanan pangan maka penelusuran sarang burung walet dapat dicapai dengan menggunakan sistem ketelusuran (traceability) berupa barcode EAN-128. Sistem ini diterapkan pada seluruh mata rantai pengeluaran sarang burung walet yang dimulai dengan penetapan dan pemberian Nomor Registrasi Rumah Walet, Tempat Pemrosesan sebagai Instalasi Karantina Produk Hewan (IKPH) , proses produksi dan pengemasan sarang walet hingga siap dikirim ke tempat tujuan ekspor.		Karantina hewan sebagai salah satu institusi yang menjadi bagian dari sistem kesehatan hewan nasional, mempunyai kewajiban dalam mendukung akselerasi ekspor sarang burung walet ke berbagai Negara mitra dagang, dengan menjamin kesehatan produk hewan sarang burung walet yang dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia bebas dari Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) , bebas dari kontaminasi lainnya sebagai bahan makanan yang aman dikonsumsi untuk manusia. Jika terjadi sesuatu hal yang tidak sesuai dengan jaminan keamanan pangan maka penelusuran sarang burung walet dapat dicapai dengan menggunakan sistem ketelusuran (traceability) berupa barcode EAN-128. Sistem ini diterapkan pada seluruh mata rantai pengeluaran sarang burung walet yang dimulai dengan penetapan dan pemberian Nomor Registrasi Rumah Walet, Tempat Pemrosesan sebagai Instalasi Karantina Produk Hewan (IKPH) , proses produksi dan pengemasan sarang walet hingga siap dikirim ke tempat tujuan ekspor.

	======Maksud dan Tujuan======		======Maksud dan Tujuan======
	Pedoman Persyaratan dan Tindakan Karantina Sarang Walet, serta Registrasi Karantina terhadap Tempat Pemrosesan dan Tempat Produksi Sarang Walet untuk Pengeluaran Sarang Walet dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Republik Rakyat China m1 dimaksudkan untuk memberikan pedoman teknis bagi petugas karantina hewan dalam melakukan tindakan karantina dan penilaian tempat pemrosesan maupun tempat produksi sarang walet dalam rangka sistem ketelusuran (traceability) karantina sebagaimana tertuang dalam Protokol, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan untuk memenuhi persyaratan Negara tujuan.		Pedoman Persyaratan dan Tindakan Karantina Sarang Walet, serta Registrasi Karantina terhadap Tempat Pemrosesan dan Tempat Produksi Sarang Walet untuk Pengeluaran Sarang Walet dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Republik Rakyat China m1 dimaksudkan untuk memberikan pedoman teknis bagi petugas karantina hewan dalam melakukan tindakan karantina dan penilaian tempat pemrosesan maupun tempat produksi sarang walet dalam rangka sistem ketelusuran (traceability) karantina sebagaimana tertuang dalam Protokol, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan untuk memenuhi persyaratan Negara tujuan.

	======Ruang Lingkup======		======Ruang Lingkup======
	Pedoman ini mencakup persyaratan teknis, tindakan karantina, registrasi tempat pemrosesan dan tempat produksi serta sistem ketelusuran (traceability) terhadap pengeluaran sarang burung walet ke Negara RRC sebagaimana yang tertuang dalam Protokol.		Pedoman ini mencakup persyaratan teknis, tindakan karantina, registrasi tempat pemrosesan dan tempat produksi serta sistem ketelusuran (traceability) terhadap pengeluaran sarang burung walet ke Negara RRC sebagaimana yang tertuang dalam Protokol.

	======Definisi======		======Definisi======

Baris 1.670:		Baris 1.678:

	====='''BAB II. PERSYARATAN TEKNIS KARANTINA HEWAN TERHADAP PENGELUARAN SARANG WALET KE RRC'''=====		====='''BAB II. PERSYARATAN TEKNIS KARANTINA HEWAN TERHADAP PENGELUARAN SARANG WALET KE RRC'''=====

	======PERSYARATAN TEKNIS KARANTINA HEWAN======		======PERSYARATAN TEKNIS KARANTINA HEWAN======

Baris 1.693:		Baris 1.702:
	###Nama dan berat produk;		###Nama dan berat produk;
	###Nama perusahaan dan nomor registrasi rumah walet;		###Nama perusahaan dan nomor registrasi rumah walet;
	###Nama, alamat dan nomor registrasi tempat pemrosesan;		###Nama, alamat dan nomor registrasi tempat pemrosesan;
	###Cara penyimpanan;		###Cara penyimpanan;
	###Tanggal produksi;		###Tanggal produksi;
Baris 1.731:		Baris 1.740:
	#Instalasi karantina produk hewan untuk sarang walet harus memiliki data asal sarang walet yang diolah di dalam IKPH tersebut .		#Instalasi karantina produk hewan untuk sarang walet harus memiliki data asal sarang walet yang diolah di dalam IKPH tersebut .
	#Data akan dilakukan verifikasi oleh petugas karantina Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian terdekat dengan lokasi instalasi karantina produk hewan setiap 6 (enam) bulan sekali.		#Data akan dilakukan verifikasi oleh petugas karantina Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian terdekat dengan lokasi instalasi karantina produk hewan setiap 6 (enam) bulan sekali.

	======PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN NOMOR REGISTRASI RUMAH WALET======		======PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN NOMOR REGISTRASI RUMAH WALET======

Baris 1.753:		Baris 1.762:

	[[Berkas:Sarang 34.png\|nirbing\|827x827px]]		[[Berkas:Sarang 34.png\|nirbing\|827x827px]]


	======ALUR PENETAPAN DAN PEMBERIAN NOMOR REGISTRASI RUMAH WALET======		======ALUR PENETAPAN DAN PEMBERIAN NOMOR REGISTRASI RUMAH WALET======
	[[Berkas:Sarang 35.png\|nirbing\|697x697px]]		[[Berkas:Sarang 35.png\|nirbing\|697x697px]]


	====='''BAB III. TATA CARA TINDAKAN KARANTINA PENGELUARAN SARANG WALET KE REPUBLIK RAKYAT CHINA'''=====		====='''BAB III. TATA CARA TINDAKAN KARANTINA PENGELUARAN SARANG WALET KE REPUBLIK RAKYAT CHINA'''=====
Baris 1.808:		Baris 1.819:
	##Pembebasan dilakukan setelah pemilik atau kuasanya menyelesaikan kewajiban pembayaran pungutan jasa karantina yang merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai peraturan perundangan yang berlaku. ·		##Pembebasan dilakukan setelah pemilik atau kuasanya menyelesaikan kewajiban pembayaran pungutan jasa karantina yang merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai peraturan perundangan yang berlaku. ·


	====='''BAB IV. PENUTUP'''=====		====='''BAB IV. PENUTUP'''=====

Baris 1.826:		Baris 1.838:

	NIP. 196010191985032001		NIP. 196010191985032001


	===='''Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 395 Tahun 2014'''====		===='''Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 395 Tahun 2014'''====

1nilamsari: /* Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 484 Tahun 2012 */

2019-08-23T10:04:54Z

Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 484 Tahun 2012

1nilamsari: /* Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 484 Tahun 2012 */

2019-08-23T09:53:52Z

Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 484 Tahun 2012

← Revisi sebelumnya		Revisi per 23 Agustus 2019 09.53
Baris 1.405:		Baris 1.405:
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,


	<nowiki>a. bahwa dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/7/2006 telah ditetapkan Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Hewan;</nowiki><br>		<nowiki>a. bahwa dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/7/2006 telah ditetapkan Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Hewan;</nowiki><br>
	<nowiki>b. bahwa sarang burung walet dan/atau sriti merupakan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) yang dikenakan tindakan karantina;</nowiki><br>		<nowiki>b. bahwa sarang burung walet dan/atau sriti merupakan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) yang dikenakan tindakan karantina;</nowiki><br>

1nilamsari: /* Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 374 Tahun 2010 */

2019-08-23T09:51:58Z

Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 374 Tahun 2010

← Revisi sebelumnya		Revisi per 23 Agustus 2019 09.51
Baris 487:		Baris 487:

	NIP. 080. 069. 615.		NIP. 080. 069. 615.



	===='''Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 374 Tahun 2010'''====		===='''Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 374 Tahun 2010'''====
Baris 1.028:		Baris 1.030:

	[[Berkas:Sarang 29.png\|nirbing\|607x607px]]		[[Berkas:Sarang 29.png\|nirbing\|607x607px]]




	===='''Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 853 Tahun 2011'''====		===='''Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 853 Tahun 2011'''====

1nilamsari: /* Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 416 Tahun 2014 */

2019-08-23T09:43:14Z

Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 416 Tahun 2014

← Revisi sebelumnya		Revisi per 23 Agustus 2019 09.43
Baris 2.382:		Baris 2.382:
	:<nowiki>d. Terhadap hasil pemeriksaan yang menunjukkan kandungan nitrit melebihi 30 ppm, Kepala Badan Karantina Pertanian berdasarkan rekomendasi dokter hewan karantina dari UPT KP menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemilik atau eksportir sarang walet yang menyatakan bahwa pemilik atau eksportir sarang walet untuk sementara tidak dapat melakukan pengeluaran sarang walet dimaksud ke negara Republik Rakyat Tiongkok.</nowiki><br>		:<nowiki>d. Terhadap hasil pemeriksaan yang menunjukkan kandungan nitrit melebihi 30 ppm, Kepala Badan Karantina Pertanian berdasarkan rekomendasi dokter hewan karantina dari UPT KP menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemilik atau eksportir sarang walet yang menyatakan bahwa pemilik atau eksportir sarang walet untuk sementara tidak dapat melakukan pengeluaran sarang walet dimaksud ke negara Republik Rakyat Tiongkok.</nowiki><br>
	:<nowiki>e. Apabila ditemukan berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali atau lebih, hasil pemeriksaan menunjukkan kandungan nitrit melebihi 30 ppm dan tindakan perbaikan yang direkomendasikan tidak segera ditindaklanjuti, Kepala Badan Karantina Pertanian berdasarkan rekomendasi dokter hewan karantina menerbitkan pencabutan surat penetapan dan nomor registrasi IKPH untuk Sarang Walet Ekspor ke negara Republik Rakyat Tiongkok.</nowiki><br>		:<nowiki>e. Apabila ditemukan berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali atau lebih, hasil pemeriksaan menunjukkan kandungan nitrit melebihi 30 ppm dan tindakan perbaikan yang direkomendasikan tidak segera ditindaklanjuti, Kepala Badan Karantina Pertanian berdasarkan rekomendasi dokter hewan karantina menerbitkan pencabutan surat penetapan dan nomor registrasi IKPH untuk Sarang Walet Ekspor ke negara Republik Rakyat Tiongkok.</nowiki><br>


			Ditetapkan di : Jakarta
			Pada tanggal : 15 April 2014


			KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

			ttd

			Ir. BANUN HARPINI, M.Sc. NIP. 196010191985032001

1nilamsari: /* Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 406 Tahun 2014 */

2019-08-23T09:42:07Z

Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 406 Tahun 2014

← Revisi sebelumnya		Revisi per 23 Agustus 2019 09.42
Baris 2.168:		Baris 2.168:


	===='''Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. ~~406~~ Tahun 2014'''====		===='''Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 416 Tahun 2014'''====
	'''TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN KANDUNGAN NITRIT SARANG WALET UNTUK PENGELUARAN KE NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK'''		'''TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN KANDUNGAN NITRIT SARANG WALET UNTUK PENGELUARAN KE NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK'''

1nilamsari: ←Membuat halaman berisi 'FORCETOC ===='''Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 184b Tahun 2004'''==== ====='''BAB I. PENDAHULUAN'''===== ======'''A. LATAR BELAKANG'''====== Produ...'

2019-08-23T07:56:08Z

←Membuat halaman berisi '__FORCETOC__ ===='''Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 184b Tahun 2004'''==== ====='''BAB I. PENDAHULUAN'''===== ======'''A. LATAR BELAKANG'''====== Produ...'

Lihat perubahan

← Revisi sebelumnya		Revisi per 23 Agustus 2019 10.04
Baris 1.402:		Baris 1.402:

	'''TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN INSTALASI KARANTINA PRODUK HEWAN SARANG BURUNG WALET DAN/ATAU SRITI'''		'''TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN INSTALASI KARANTINA PRODUK HEWAN SARANG BURUNG WALET DAN/ATAU SRITI'''


	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,
Baris 1.458:		Baris 1.459:
	'''LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN'''		'''LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN'''
	'''PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN INSTALASI KARANTINA PRODUK HEWAN SARANG BURUNG WALET DAN SRITI'''		'''PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN INSTALASI KARANTINA PRODUK HEWAN SARANG BURUNG WALET DAN SRITI'''


	====='''BAB I PENDAHULUAN'''=====		====='''BAB I PENDAHULUAN'''=====
Baris 1.485:		Baris 1.487:
	# Tata cara penetapan IKPH sarang burung walet dan sriti.		# Tata cara penetapan IKPH sarang burung walet dan sriti.


	======'''Pengertian'''======		======'''Pengertian'''======

Baris 1.493:		Baris 1.494:
	# Sarang burung walet dan sriti adalah hasil burung walet dan sriti yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetaskan dan membesarkan anak burung walet dan sriti;		# Sarang burung walet dan sriti adalah hasil burung walet dan sriti yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetaskan dan membesarkan anak burung walet dan sriti;
	# Pemasukan adalah kegiatan memasukkan sarang burung walet dan sriti dari luar ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau, ke suatu area dari area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;		# Pemasukan adalah kegiatan memasukkan sarang burung walet dan sriti dari luar ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau, ke suatu area dari area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
	# Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan sarang burung walet dan sriti dari dalam ke luar wilayah Negara Republik Indonesia atau, dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia; ~~1.4.5.~~ Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kesehatan manusia;		# Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan sarang burung walet dan sriti dari dalam ke luar wilayah Negara Republik Indonesia atau, dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
			# Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kesehatan manusia;


	====='''BAB II PERSYARATAN ADMINISTRATIF'''=====		====='''BAB II PERSYARATAN ADMINISTRATIF'''=====

	<nowiki>1. Pemohon dapat berupa :		<nowiki>1. Pemohon dapat berupa :</nowiki><br>
	:<nowiki>a. Badan Usaha Berbadan Hukum;</nowiki><br>		:<nowiki>a. Badan Usaha Berbadan Hukum;</nowiki><br>
	:<nowiki>b. Perorangan</nowiki><br>		:<nowiki>b. Perorangan</nowiki><br>
Baris 1.508:		Baris 1.511:
	:<nowiki>e. Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);</nowiki><br>		:<nowiki>e. Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);</nowiki><br>
	:<nowiki>f. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) sesuai alamat calon IKPH;</nowiki><br>		:<nowiki>f. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) sesuai alamat calon IKPH;</nowiki><br>
	:<nowiki>g. Fotokopi Surat Izin Undang-undang Gangguan (HO) sesuai alamat calon IKPH, bagi lokasi yang berjarak kurang dari 100 m dengan perumahan penduduk;		:<nowiki>g. Fotokopi Surat Izin Undang-undang Gangguan (HO) sesuai alamat calon IKPH, bagi lokasi yang berjarak kurang dari 100 m dengan perumahan penduduk;</nowiki><br>
	:<nowiki>h. Fotokopi Ijazah Dokter Hewan penanggungjawab IKPH;</nowiki><br>		:<nowiki>h. Fotokopi Ijazah Dokter Hewan penanggungjawab IKPH;</nowiki><br>
	:<nowiki>i. Surat Pernyataan lokasi tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Lurah/ Kepala Desa setempat; ~~2.10~~.Fotokopi SK IKPH sebelumnya (untuk penetapan perpanjangan);</nowiki><br>		:<nowiki>i. Surat Pernyataan lokasi tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Lurah/ Kepala Desa setempat;</nowiki><br>
	<nowiki>j. Laporan penggunaan IKPH sebelumnya oleh pemilik atau penanggung jawab IKPH (untuk penetapan perpanjangan);</nowiki><br>		:<nowiki>j. Fotokopi SK IKPH sebelumnya (untuk penetapan perpanjangan);</nowiki><br>
			:<nowiki>k. Laporan penggunaan IKPH sebelumnya oleh pemilik atau penanggung jawab IKPH (untuk penetapan perpanjangan);</nowiki><br>

	<nowiki>3. Persyaratan Administrasi bagi Perorangan</nowiki><br>		<nowiki>3. Persyaratan Administrasi bagi Perorangan</nowiki><br>
Baris 1.520:		Baris 1.524:
	:<nowiki>e. Fotokopi Surat Keputusan IKPH sebelumnya (untuk penetapan perpanjangan);</nowiki><br>		:<nowiki>e. Fotokopi Surat Keputusan IKPH sebelumnya (untuk penetapan perpanjangan);</nowiki><br>
	:<nowiki>f. Laporan penggunaan IKPH sebelumnya oleh pemilik atau penanggung jawab IKPH (untuk penetapan perpanjangan);</nowiki><br>		:<nowiki>f. Laporan penggunaan IKPH sebelumnya oleh pemilik atau penanggung jawab IKPH (untuk penetapan perpanjangan);</nowiki><br>


	====='''BAB III PERSYARATAN TEKNIS'''=====		====='''BAB III PERSYARATAN TEKNIS'''=====
Baris 1.592:		Baris 1.597:
	::<nowiki>* Sekurang-kurangnya memuat informasi tentang : Nama IKPH, Alamat, Nomor dan Tanggal Keputusan Penetapan IKPH serta masa berlakunya dan peruntukkannya;</nowiki><br>		::<nowiki>* Sekurang-kurangnya memuat informasi tentang : Nama IKPH, Alamat, Nomor dan Tanggal Keputusan Penetapan IKPH serta masa berlakunya dan peruntukkannya;</nowiki><br>
	::<nowiki>* Papan peringatan ”dilarang masuk lokasi IKPH tanpa seizin dokter hewan karantina” dan petunjukpetunjuk lainnya.</nowiki><br>		::<nowiki>* Papan peringatan ”dilarang masuk lokasi IKPH tanpa seizin dokter hewan karantina” dan petunjukpetunjuk lainnya.</nowiki><br>

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN - Riwayat revisi

1nilamsari: /* B. TINDAKAN PENGASINGAN */

1nilamsari: /* Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 832 Tahun 2013 */

1nilamsari: /* Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 484 Tahun 2012 */

1nilamsari: /* Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 484 Tahun 2012 */

1nilamsari: /* Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 374 Tahun 2010 */

1nilamsari: /* Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 416 Tahun 2014 */

1nilamsari: /* Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 406 Tahun 2014 */

1nilamsari: ←Membuat halaman berisi '__FORCETOC__ ===='''Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 184b Tahun 2004'''==== ====='''BAB I. PENDAHULUAN'''===== ======'''A. LATAR BELAKANG'''====== Produ...'

1nilamsari: ←Membuat halaman berisi 'FORCETOC ===='''Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 184b Tahun 2004'''==== ====='''BAB I. PENDAHULUAN'''===== ======'''A. LATAR BELAKANG'''====== Produ...'