Tindakan

SPP Domestik Keluar - HPR: Perbedaan antara revisi

Dari Infokawan

Mitro25 (bicara | kontrib)
-
Mitro25 (bicara | kontrib)
-
 
(2 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
''Diperbaharui tanggal 14 Pebruari 2025''
'''PERSYARATAN DAN PROSEDUR DOMESTIK KELUAR'''
'''PERSYARATAN DAN PROSEDUR DOMESTIK KELUAR'''


Baris 10: Baris 14:
'''A. Persyaratan :'''
'''A. Persyaratan :'''


# Melalui     tempat pengeluaran yang telah ditetapkan.
# Melalui tempat pengeluaran yang telah ditetapkan.
# Dilaporkan     dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran untuk     keperluan tindakan karantina
# Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina
# Sertifikat     Veteriner dari Dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan     Propinsi asal hewan
# Sertifikat Veteriner dari Dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan Propinsi asal hewan
# Hasil     Uji Laboratorium Elisa terhadap Rabies
# Hasil Uji Laboratorium Elisa terhadap Rabies
# Buku     Vaksin yang berisi catatan vaksinasi rabies minimal 1 bulan sebelum     pengujian laboratorium dan tidak melebihi 12 bulan sejak vaksinasi rabies     terakhir
# Buku Vaksin yang berisi catatan vaksinasi rabies minimal 1 bulan sebelum pengujian laboratorium dan tidak melebihi 12 bulan sejak vaksinasi rabies terakhir




'''B. Prosedur :'''
'''B. Prosedur :'''


# Pengguna     jasa membuat Permohonan Tindakan Karantina (PTK) secara online dan     mengupload dokumen persyaratan A3, A4 dan A.5
# Pengguna jasa membuat Permohonan Tindakan Karantina (PTK) secara online dan mengupload dokumen persyaratan A3, A4 dan A.5
# Pengguna     jasa melaporkan PTK nya kepada petugas karantina dengan menunjukan     kelengkapan dokumen A3, A4 dan A5
# Pengguna jasa melaporkan PTK nya kepada petugas karantina dengan menunjukan kelengkapan dokumen A3, A4 dan A5
# Petugas     penerimaan dokumen melakukan verifikasi permohonan berikut kelengkapan     dokumennya (K-1.1)
# Petugas penerimaan dokumen melakukan verifikasi permohonan berikut kelengkapan dokumennya (K-1.1)
# Dokumen     yang sudah lengkap dan sah dilanjutkan dengan penerbitan Surat Tugas     (K-2.2)
# Dokumen yang sudah lengkap dan sah dilanjutkan dengan penerbitan Surat Tugas (K-2.2)
# Dilakukan     tindakan karantina (K-3.7a),(K-3.7b)
# Dilakukan tindakan karantina (K-3.7a),(K-3.7b)
#* Jika     belum ada hasil uji laboratorium Elisa terhadap Rabies maka dilakukan     pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium.
#* Jika belum ada hasil uji laboratorium Elisa terhadap Rabies maka dilakukan pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium.
#* Jika     hasil laboratorium titer nya < 0,5 iu dipersyaratkan untuk vaksinasi     ulang
#* Jika hasil laboratorium titer nya < 0,5 iu dipersyaratkan untuk vaksinasi ulang
#* Jika     hasil laboratorium dengan titer nya > 0,5 iu atau telah telah     dilakukan vaksinasi ulang dilakukan pembebasan
#* Jika hasil laboratorium dengan titer nya > 0,5 iu atau telah telah dilakukan vaksinasi ulang dilakukan pembebasan
# Diterbitkan     Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-1)
# Diterbitkan Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-1)




Baris 65: Baris 69:
|per sertifikat
|per sertifikat
|}
|}
[https://drive.google.com/file/d/1DblCzV8wdMcG8RhIQfGMoSZinCVzZBJv/view?usp=drive_link Tatacara dan prosedur pengujian laboratorium elisa rabies]




Baris 83: Baris 89:
|2
|2
|Propinsi Nusa Tenggara Timur
|Propinsi Nusa Tenggara Timur
|[https://drive.google.com/file/d/1KeDlNhbRWHehrrZLA9p_0dB1z7IU08Se/view?usp=sharing Instruksi Gubenur Nusa Tenggara Timur No.05/Disnak/2025 Tentang Penanggulangan Rabies di Pulau Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur]
|[https://drive.google.com/file/d/1KeDlNhbRWHehrrZLA9p_0dB1z7IU08Se/view?usp=sharing Instruksi Gubenur Nusa Tenggara Timur No.05/Disnak/2023 Tentang Penanggulangan Rabies di Pulau Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur]
|-
|-
|
|

Revisi terkini sejak 17 November 2025 05.18

Diperbaharui tanggal 14 Pebruari 2025


PERSYARATAN DAN PROSEDUR DOMESTIK KELUAR


Media Pembawa  : HPR (anjing,kucing,kera dan sebangsanya)

HS. Code  : 0106.00.19


A. Persyaratan :

  1. Melalui tempat pengeluaran yang telah ditetapkan.
  2. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina
  3. Sertifikat Veteriner dari Dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan Propinsi asal hewan
  4. Hasil Uji Laboratorium Elisa terhadap Rabies
  5. Buku Vaksin yang berisi catatan vaksinasi rabies minimal 1 bulan sebelum pengujian laboratorium dan tidak melebihi 12 bulan sejak vaksinasi rabies terakhir


B. Prosedur :

  1. Pengguna jasa membuat Permohonan Tindakan Karantina (PTK) secara online dan mengupload dokumen persyaratan A3, A4 dan A.5
  2. Pengguna jasa melaporkan PTK nya kepada petugas karantina dengan menunjukan kelengkapan dokumen A3, A4 dan A5
  3. Petugas penerimaan dokumen melakukan verifikasi permohonan berikut kelengkapan dokumennya (K-1.1)
  4. Dokumen yang sudah lengkap dan sah dilanjutkan dengan penerbitan Surat Tugas (K-2.2)
  5. Dilakukan tindakan karantina (K-3.7a),(K-3.7b)
    • Jika belum ada hasil uji laboratorium Elisa terhadap Rabies maka dilakukan pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium.
    • Jika hasil laboratorium titer nya < 0,5 iu dipersyaratkan untuk vaksinasi ulang
    • Jika hasil laboratorium dengan titer nya > 0,5 iu atau telah telah dilakukan vaksinasi ulang dilakukan pembebasan
  6. Diterbitkan Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-1)


C. Produk Layanan :

      KH-1


D. Waktu Layanan  : 1-14 Hari


E. Biaya Pelayanan  : (Sesuai PMK No. 27 Tahun 2024)

No Uraian Biaya (Rp) Satuan
1 Jasa tindakan karantina berupa pemeriksaan fisik hewan kesayangan 10.000 per ekor
2 Jasa Pengujian laboratorium karantina hewan berupa pengujian virologi Elisa 225.000 per sampel
3 Jasa pengambilan, penyiapan, dan pengiriman spesimen hewan kesayangan 5.000 per sampel
4 Dokumen tindakan karantina 5.000 per sertifikat

Tatacara dan prosedur pengujian laboratorium elisa rabies


Larangan dan Rujukan

No Daerah Tujuan Rujukan Peraturan
1 Propinsi Bali Kepmentan No.1696/Kpts/PD.610/12/2008 tahun 2008 tentang Penetapan Provinsi Bali sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies)
Kepmentan No. 559 /Kpts/PK.310/9/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian No. 1696/Kpts/PD.610/12/2008
2 Propinsi Nusa Tenggara Timur Instruksi Gubenur Nusa Tenggara Timur No.05/Disnak/2023 Tentang Penanggulangan Rabies di Pulau Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kepmentan No.473/Kpts/TN.150/8/2002 Tentang Penetapan Pulau Flores dan Pulau Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies) serta Program Pembebasannya.
3 Papua Peraturan Daerah Provinsi Papua No.4 Tahun 2006 Tentang Larangan Pemasukan Hewan Penular Rabies
Kepmentan No.429/Kpts/PK.320/M/7/2019 Tentang Provinsi Papua Bebas dari penyakit Anjing Gila (Rabies)
4 Kepulauan Riau Kepmentan No.240/Kpts/PD.650/4/2015 Pernyataan Provinsi Kepulauan Riau Bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies)
5 Kepulauan Bangka Belitung Kepmentan No.4435/Kpts/PD.620/7/2013 Pernyataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bebas dari Penyakit Rabies
6 Kep kabadan No. 87 tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis TKH Terhadap HPR


Kembali Antar Area

Standar Pelayanan Publik - Karantina Hewan - Keluar Antar Area