Tindakan Karantina Hewan

Tindakan Karantina Hewan:

Sesuai Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2000

TINDAKAN	URAIAN
Pemeriksaan Dokumen	PEMERIKSAAN Pemeriksaan terdiri atas: 1.      pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen; dan 2.      pemeriksaan kesehatan, uji Keamanan Pangan, uji Keamanan Pakan, uji Mutu Pangan, dan/atau uji Mutu Pakan Pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen dilakukan untuk mengetahui: 1.      kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan; dan 2.      kesesuaian jenis dan jumlah Media Pembawa dengan dokumen persyaratan Karantina. Dokumen persyaratan dapat berbentuk dokumen cetak atau dokumen elektronik. Pemeriksaan dan/atau uji dilakukan secara klinis, fisik, visual, dan/atau laboratoris untuk 1.      mendeteksi HPHK, HPIK, dan OPTK 2.      mengetahui kondisi fisik Media Pembawa; dan/atau 3.      mengetahui Keamanan Pangan, Keamanan Pakan, Mutu Pangan, dan Mutu Pakan. Dalam hal pemeriksaan kesehatan ditemukan Hama dan Penyakit Hewan yang bersifat zoonosis, Pejabat Karantina berkoordinasi dengan dokter kesehatan pelabuhan dan/atau instansi yang bertanggung jawab di bidang zoonosis. Sumber : Pasal 37-40  UU 21 Tahun 2019 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000, Pasal 9
	PENGASINGAN DAN PENGAMATAN Pengasingan dan pengamatan dilakukan untuk mendeteksi HPHK, HPIK, atau OPTK tertentu yang karena sifatnya memerlukan waktu lama, sarana, dan/atau kondisi khusus. Pengasingan dan pengamatan terhadap Media Pembawa yang dapat membawa HPHK atau HPIK dilakukan berdasarkan: 1.      hasil analisis risiko; dan/atau 2.      hasil pemeriksaan kesehatan ditemukan gejala klinis HPHK atau HPIK. Pengamatan dilakukan di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran atau di Instalasi Karantina yang ditetapkan. Untuk Pengeluaran ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengamatan dapat disesuaikan dengan kesepakatan negara tujuan. Sumber : Pasal 40-42  UU 21 Tahun 2019 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000, Pasal 9
	Pengasingan Dilakukan terhadap sebagian atau seluruh MP untuk diadakan pengamatan , pemeriksaan dan perlakuan untuk mencegah penularan HPHK Lamanya waktu pengasingan tergantung waktu yang dibutuhkan bagi pengamatan, pemeriksaan dan atau perlakuan thd MP Lamanya waktu pengasingan sebagai dasar penetapan masa karantina terhitung mulai MP diserahkan oleh pemilik ke petugas karantina sampai selesai pelaksanaan TK terhadap MP Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000, Pasal 10
	Pengamatan Dilakukan untuk mendeteksi untuk mendeteksi lebih lanjut HPHK dengan cara mengamati timbulnya gejala HPHK pada MP selama diasingkan dengan mempergunakan sistem all in all out Dilakukan untuk mengamati situasi HPHK pada suatu negara, area, atau tempat Lamanya waktu /masa pengamatan terhitung sejak dimulai sampai dengan selesainya pelaksanaan tindakan pengamatan* Masa pengamatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri berdasarkan lamanya masa inkubasi, dan sifat subklinis penyakit serta sifat pembawa dari suatu jenis media pembawa. Untuk pemasukan dari luar negeri dilakukan di IKH area pemasukan Untuk antar area diutamakan di area pengeluaran Pengeluaran ke luar negeri disesuaikan permintaan negara tujuan Penyakit yang belum diketahui masa inkubasi, sifat penyakit dan cara penularannya belum ada atau bebas dari wilayah RI masa pengamatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000, Pasal 11
	Perlakuan Tindakan untuk membebaskan dan mensucihamakan MP dari HPHK atau tindakan lain yang bersifat preventif, kuratif dan promotive Hanya dapat dilakukan setelah MP telah diperiksa fisik dan tidak mengganggu proses pengamatan dan pemeriksaan selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000, Pasal 12
	Penahanan Belum memenuhi persyaratan karantina dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Menteri lain yang tekait pemasukan transit atau pengeluaran dari wilayah negara RI Diaksanakan setelah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap MP dan tidak berpotensi membawa dan menyebarkan HPHK Dapat dilakukan TK lain yang bertujuan utk mendeteksi kemungkinan adanya HPHK dan penyakit hewan lain dan atau mencegah kemungkinan penularannya menurut pertimbangan Dokter Hewan Karantina Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000, Pasal 13
	Penolakan Apabila MP dimasukan ke dalam atau dari suatu area ke area dalam wilaya Indonesia ternyata : a. Pemeriksaan di atas alat angkut tertular HPHK tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, busuk, rusak atau jenis yang dilarang pemasukannya Persyaratan karantina tidak seluruhnya dipenuhi. Setelah penahanan dalam waktu tertentu tidak dapat melengkapi semua persyaratan yang diminta. Setelah diberi perlakuan di atas alat amgkut tidak dapat disembuhkan dan atau di sucihamakan dari HPHK. Dapat dilakukan terhadap media pembawa yang transit dan akan dikeluarkan dari satu area ke arealain atau keluar wilayah RI Dilakukan oleh atau berkoordinasi dengan penanggung jawab tempat pemasukan, transit atau pengeluaran setelah memperoleh saran dokter hewan karantina. Jika tidak ditetapkan batas waktunya secra khusus maka penolakannya dilakukan pada kesempatan pertama. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000, Pasal 14
	Pemusnahan Setelah diturunkan dari alat angkut tertulr HPHK tertentu oleh Menteri, busuk, rusak, atau jenis yang larang pemasukannya. MP yang ditolak tidak segara dibawa keluar dari wilayah RI atau area tujuan oleh pemilik dalam batas waktu yang ditetapkan. Setelah pengamatan dan pengasingan tertular HPHK tertentu. Setelah diturunkan dr alat angkut diberi perlakuan tidak sembuh. Dapat dilakukan terhadap MP yang diturunkan pada waktu transit atau dikeluarkan dari satu area ke area lain Disaksikan oleh petugas kepolisian dan petugas instansi terkait. Pemusnahan di luar IKH tempat pemasukan/pengeluaran dikonsultasikan dengan Pemerintah Daerah setempat. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000, Pasal 15
	Pembebasan Akan diberikan sertifikat pelepasan apabila ternyata : Setelah diperiksa tidak tertular HPHK Setelah pengamatan dalam pengasingan tidak tertular HPHK. Setekah dilakukan perlakuan dapat sembuh dari HPHK. Setelah dilakukan penahanan seluruh persyaratan yang diwajibkan dapat dipenuhi. Pemberian sertifikat pelepasan thd media pembawa ditujukan kepada dokter hewan yang berwenang di daerah tujuan Dilakukan terhadap media pembawa yang akan dikeluarkan dari dalam atau dikeluar-kan dari satu area ke area lain dalam wilayah RI diberikan sertifikat kesehatan apabila : a. Setelah diperiksa tidak tertular HPHK Setelah pengamatan dalam pengasingan tidak tertular HPHK Setekah dilakukan perlakuan dapat sembuh dari HPHK Setelah dilakukan penahanan seluruh persyaratan yang diwajibkan dapat dipenuhi Ditujukan kpd petugas karantian di tempat pemasukan di negara/area tujuan. Diterbitkan oleh dokter hewan karantina dalam waktu paling lambat 24 dari saat pembebasan. Sertifikat yang diterbitkan menjadi tanggung jawab dokter hewan karantina secara keseluruhan. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000, Pasal 16