SPP Domestik Keluar - HPR

PERSYARATAN DAN PROSEDUR DOMESTIK KELUAR

Media Pembawa : HPR (anjing,kucing,kera dan sebangsanya)

HS. Code : 0106.00.19

A. Persyaratan :

Melalui tempat pengeluaran yang telah ditetapkan.
Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina
Sertifikat Veteriner dari Dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan Propinsi asal hewan
Hasil Uji Laboratorium Elisa terhadap Rabies
Buku Vaksin yang berisi catatan vaksinasi rabies minimal 1 bulan sebelum pengujian laboratorium dan tidak melebihi 12 bulan sejak vaksinasi rabies terakhir

B. Prosedur :

Pengguna jasa membuat Permohonan Tindakan Karantina (PTK) secara online dan mengupload dokumen persyaratan A3, A4 dan A.5
Pengguna jasa melaporkan PTK nya kepada petugas karantina dengan menunjukan kelengkapan dokumen A3, A4 dan A5
Petugas penerimaan dokumen melakukan verifikasi permohonan berikut kelengkapan dokumennya (K-1.1)
Dokumen yang sudah lengkap dan sah dilanjutkan dengan penerbitan Surat Tugas (K-2.2)
Dilakukan tindakan karantina (K-3.7a),(K-3.7b)
- Jika belum ada hasil uji laboratorium Elisa terhadap Rabies maka dilakukan pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium.
- Jika hasil laboratorium titer nya < 0,5 iu dipersyaratkan untuk vaksinasi ulang
- Jika hasil laboratorium dengan titer nya > 0,5 iu atau telah telah dilakukan vaksinasi ulang dilakukan pembebasan
Diterbitkan Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-1)

C. Produk Layanan :

KH-1

D. Waktu Layanan : 1-14 Hari

E. Biaya Pelayanan : (Sesuai PMK No. 27 Tahun 2024)

No	Uraian	Biaya (Rp)	Satuan
1	Jasa tindakan karantina berupa pemeriksaan fisik hewan kesayangan	10.000	per ekor
2	Jasa Pengujian laboratorium karantina hewan berupa pengujian virologi Elisa	225.000	per sampel
3	Jasa pengambilan, penyiapan, dan pengiriman spesimen hewan kesayangan	5.000	per sampel
4	Dokumen tindakan karantina	5.000	per sertifikat

Larangan dan Rujukan

No	Daerah Tujuan	Rujukan Peraturan
1	Propinsi Bali	Kepmentan No.1696/Kpts/PD.610/12/2008 tahun 2008 tentang Penetapan Provinsi Bali sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies)
		Kepmentan No. 559 /Kpts/PK.310/9/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian No. 1696/Kpts/PD.610/12/2008
2	Propinsi Nusa Tenggara Timur	Instruksi Gubenur Nusa Tenggara Timur No.05/Disnak/2025 Tentang Penanggulangan Rabies di Pulau Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur
		Kepmentan No.473/Kpts/TN.150/8/2002 Tentang Penetapan Pulau Flores dan Pulau Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies) serta Program Pembebasannya.
3	Papua	Peraturan Daerah Provinsi Papua No.4 Tahun 2006 Tentang Larangan Pemasukan Hewan Penular Rabies
		Kepmentan No.429/Kpts/PK.320/M/7/2019 Tentang Provinsi Papua Bebas dari penyakit Anjing Gila (Rabies)
4	Kepulauan Riau	Kepmentan No.240/Kpts/PD.650/4/2015 Pernyataan Provinsi Kepulauan Riau Bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies)
5	Kepulauan Bangka Belitung	Kepmentan No.4435/Kpts/PD.620/7/2013 Pernyataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bebas dari Penyakit Rabies
6		Kep kabadan No. 87 tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis TKH Terhadap HPR